close
KASUS PENYANDERAAN DI MIMIKA PAPUA
Kabar 'penyanderaan' 1.300 jiwa warga Desa Banti dan Kimbely di Kabupaten Mimika Papua menghentak ke permukaan. Bisa dibayangkan bagaimana pengawasan para tawanannya.

Perhitungkanlah berapa personel dan senjata untuk menjaga ribuan orang ini. Karena itu jelas tak mudah menyandera ribuan orang ini, apalagi desa yang 'disandera' ini berkalang bukit terjal dan hutan.Dan yang jadi pikiran berikutnya, lantas apa yang diminta oleh kelompok penyandra hingga 'nekat' menyandera lebih dari seribu orang itu? Uang, makanan, atau apa?

Sebab, kalau mengukur dengan jumlah sandera. Sepertinya kelompok penyandera ini bukan kelas ecek-ecek atau mungkin bermain di 'recehan'.

Ya, segala asumsi itu bisa saja muncul dan meluas. Apalagi, hingga kini informasi yang muncul hanya ada dari satu sumber saja, yakni kepolisian. Sehingga cukup membuat ragu soal isu 'penyanderaan'.

Apalagi mahfum diketahui, di Papua memang sudah mengakar bertahun-tahun konflik berdarah antara polisi atau militer dengan sekelompok warga yang menuntut hak.

Namun demikian, yang jelas kini merujuk ke informasi polisi bahwa ada sekelompok orang yang kini dinamai mereka Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sedang 'menyandera' lebih dari seribu orang di dua desa yang berdekatan dengan kawasan tambang Freeport di Tembagapura.

"Kelompok Kriminal Bersenjata itu terus melakukan intimidasi dan ancaman bagi masyarakat," kata Juru bicara Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal, Kamis, 9 November 2017.

Bersama itu, setidaknya 200 personel Polisi dan TNI sudah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya persuasif namun tak menutup kemungkinan menindak keras mereka yang kini telah dicap sebagai kelompok kriminal itu.

Hampir sepekan berjalan, kabar 'penyanderaan' ribuan orang di Desa Banti dan Kimbely terus merayap ke permukaan lewat media.

Informasi sosok kelompok kriminal itu pun ikut meluas. Masif menyebar, jika kelompok ini selain menyandera, konon mereka juga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap sanderanya.

Namun demikian, segala kabar buruk itu rupanya dibantah oleh kelompok yang kini disebut menyandera warga di Desa Banti dan Kimbely.

Sebby Sambon, juru bicara Organisasi Papua Merdeka yang disebut-sebut berkaitan dengan aksi itu, membantah keras tudingan buruk kepada mereka.

Meski tak menampik mereka memang melarang warga keluar kampung dengan dasar untuk mencegah proses relokasi dari TNI dan Polri. Namun apa yang dituduhkan kepada mereka soal sandera, pemerkosaan dan pembunuhan dinilainya tak berdasar.

"Kami tidak sebodoh itu. Kami tahu benar tindakan militer yang paranoia dan selalu melakukan propaganda murahan untuk memprovokasi publik," ujar Sebby lewat sambungan telepon.

Sebby pun memastikan jika mereka secara prinsip tidak berkonflik dengan warga. Sebab sejak awal perjuangan mereka hanyalah melawan TNI atau Polri.

Yang terjadi saat ini, justru kata Sebby, adalah adanya rencana Polri atau TNI untuk melakukan operasi militer secara besar-besaran di kawasan Tembagapura.

Atas itu, warga yang masih bertahan di beberapa desa diminta untuk menyingkir atau direlokasi. Sementara di sisi lain, mereka yang berkonflik dengan Polri atau TNI justru bagian dari warga.

"Yang perintahkan masyarakat harus mengungsi itu adalah militer dan polisi Indonesia dengan tujuan hendak melakukan operasi militer besar-besaran" jelasnya.

Atas itu, cukup pelik untuk mempercayai informasi yang benar. Sulitnya akses jurnalis untuk memverifikasi ulang informasi konflik di tanah Papua menambah runyam masalah.

Siapa kelompok kriminal yang kini disebut pemerintah saat ini masih abu-abu. Seperti kata pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman yang intens memantau konflik ini.

Bahwa saat ini terkesan ada upaya untuk mencari dalih agar ada izin penindakan keras dan legal kepada siapa pun yang dianggap berbahaya di tanah Papua.

"Menggunakan istilah KKB, jangan sampai jadi alasan TNI/Polri untuk sapu rata (seperti yg sudah2): bakar kampung, sweeping sembarang," tulis Veronica di akun Twitternya.

Sejauh ini, Kepolisian Daerah Papua telah menerbitkan maklumat agar kelompok kriminal di Desa Banti dan Kimbely Timika untuk menyerahkan diri.

Lewat helikopter, kepolisian menebar selebaran soal larangan memiliki dan menguasai senjata api dan senjata tajam. Bersama itu juga disampaikan bahwa orang di Papua dilarang melakukan perbuatan melanggar hukum.

"Agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pengancaman, penganiayaan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya," tulis maklumat tersebut.

Ya, maklumat ini sebagai bentuk persuasif awal pemerintah. Seperti yang pernah diungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Kita reinforcement. Kita menggunakan jalur jalur hukum, sehingga jangan sampai nanti ada pendapat bahwa kita sedang melawan masyarakat Papua."

Namun demikian, apa pun itu persuasif tetap ada batasnya. Personel TNI Polri kini telah merangkak perlahan untuk melakukan tindakan tegas.

Strategi itu juga telah disiapkan. Dalihnya adalah tindakan tegas dan terukur. Seperti yang disampaikan Panglima TNI Jenderal gatot Nurmantyo. "Kita telah menyiapkan cara-cara yang hard dan harus dilakukan dengan sangat teliti."

Apa pun itu, mekanisme persuasif pemerintah layak diacungi jempol. Prinsip utama yang harus didorong adalah melindungi siapa pun.

Jika pun memang ada mereka yang memanggul senjata, tak sepatutnya juga diselesaikan dengan peluru. Siapa pun yang di Papua adalah orang Indonesia. Sudah cukup konflik berdarah di Papua bersemayam dari tahun ke tahun.

Dan, apa yang dilakukan oleh kelompok kriminal seperti disebut polisi dengan mengisolasi warga juga tak sepatutnya dibenarkan. Tak perlu sampai seribu orang, satu saja sudah cukup menjadi alasan untuk diberikan tindakan.

Sudah jadi rahasia umum, jika mahfum diketahui di Papua ada orang-orang yang masih nekat menolak Indonesia. Karena itu, sepatutnya bagaimana negara melihat bagaimana caranya agar mereka yang 'ngotot' dengan sikapnya itu didekati dengan pendekatan politik.

Sehingga tak ada lagi yang memanggul senjata namun berubah menjadi sebuah perjuangan politik untuk bersama-sama mensejahterakan secara keseluruhan Papua yang telah mengalami penderitaan berpuluh tahun.

Melindungi setiap warga negara jauh lebih masygul ketimbang menumpas mereka yang segelintir berpikir 'keras'. Sebab bukankah sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi segenap anak bangsa dan seluruh tumpah darahnya.

Artikel ini di tulis oleh Akhil Ajho Dulu kamu juga bisa menulis karyamu di vebma,dibaca jutaan pengunjung,dan bisa menghasilkan juta rupiah setiap bulannya, Daftar Sekarang
Loading...

Artikel Terkait