Daerah Terdepan Mengetuk Pintu Pendidikan - Vebma.com
Daerah Terdepan Mengetuk Pintu Pendidikan
Kondisi pendidikan diwilayah terdepan Indonesia

Daerah terdepan mengetuk pintu pendidikan

April , 2018   "Bio-17-07”


Kita percaya bahwa pendidikan bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di kota maupun daerah yang berada di pusat pemerintahan, dan kita juga tahu bahwasannya pendidikan itu semua di peruntukkan untuk seluruh warga Negara sesuai dengan tujuan Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan diwilayah terdepan khususnya provinsi KEPRI yakni peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur. 

Mengapa demikian, pemajuan pendidikan memilki beberapa faktor antara lain fasilitas, sumber daya manusia, kulrikulum, geografis, dan anggaran. Akan tetapi hal yang dapat merangkul lima faktor tersebut yakni infrastruktur (trnasportasi, bangunan sekolah, sumber baca, kemudahan listrik serta jaringan) dan sumber daya manusia (pola pikir masyarakat tentang pendidikan, kualitas pendidikan, siswa, dan asupan nutrisi masyarakat sekitar). 
   

Pendidikan di wilayah  provinsi Kepulauan Riau tergolong sangat rendah, dimana pendidikan di wilayah provinsi Kepri masih belum lengkap fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas dibidangnya, banyak sekali seorang tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai jurusan sewaktu kuliah, tidak hanya itu saja fasilitas dan sarana prasarana tidak begitu mengumpuni seperti yang kami peroleh informasi dari mahasiswa berbagai daerah dilingkungan fakultas sosial dan ilmu politik UMRAH. 

Seperti beberapa narasumber yang kami temui. Seorang narasumber yang bernama Radia putri menjelaskan tentang salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Karimun yakni kecamatan Unggar daerah tersebut masih terdapat  anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang SMA. Pulau tersebut memiliki lima SD, satu SMP, dan satu SMA. 

Dengan jumlah siswa SD berkisar 15 hingga 20 murid, apabila remaja usia SMA ingin melanjutkan pendidikannya, mereka rela keluar dari pulaunya dengan menyebrang menggunakan boat, mereka beralasan bahwa di pulaunya tidak begitu lengkap fasilitasnya dibandingkan SMA di pusat kecamatan atau pemerintah. Alasan-alasan tersebut merupakan hal yang menggambarkan rasa iri terhadap pendidikan didaerah pemerintahan ataupun pusat. Seperti data yang kami dapatkan juga dari dua mahasiswi yang berasal dari Natuna dan satu mahasiswa yang pernah mengikuti ekspedisi di pulau laut Natuna, mahasiswa berkacamata itu menjelaskan keadaan pendidikan yang sangat kurang di daerah natuna, beliau menjelaskan salah satu desa di pulau Laut Natuna yang  tidak memiliki buku bacaan didalam ruang baca, seorang mahasiswa yang bersala dari Natuna juga menjelaskan daerah di Natuna bernama seluan yang berjarak 5 hingga 6 jam perjalanan laut, daerah tersebut tidak memiliki sekolah SMA negeri padahal penduduk disana  banyak usia sekolah, hanya saja baru-baru ini daerah tersebut memiliki SMA swasta. 

Hampir kondisi yang sama juga dijelaskan seorang mahasiswi bernama Neli yang berasal dari kabupaten Lingga tepatnya di daerah Senayang, mahasiswi berjilbab tersebut mengatakan bahwa untuk menuju pusat pemerintah kabupaten Lingga harus beberapa kali ganti kapal. Sedangkan di daerahnya jumlah pengajar sangat sedikit. Akan tetapi seorang Narasumber yang bernama Ayu berasal dari daerah kabupaten Anambas khususnya di pulau Bayat menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di pulaunya sedang dibangun, bahkan di desa-desa dipasang wifi sejak satu tahun yang lalu, serta lowongan pekerjaan tenaga pendidik pun sedang di buka. Kegembiraan tersebut juga terdapat kondisi yang sangat memprihatinkan yang dimana seorang guru SMP juga mengajar di SMA, hal tersebut menggambarkan bahwa tenaga pendidik sangat dibutuhkan sekali. Tutup mahasiswi berhijab pink tersebut

Berbeda halnya dengan daerah-daerah pusat seperti Batam, Tanjungpinang, dan Bintan. Informasi dari berbagai narasumber yang kami dapat semua menjelaskan bahwa pendidikan didaerah tersebut sangat bagus dan memiliki fasilitas yang lumayan mendukung proses belajar mengajar, walaupun harus bergantian menggunakan media pembelajarannya.

Melihat dari kualitas remaja atau masyarakat provinsi Kepri terhadap pendidikan sudah dikatakan baik, mengapa, karena banyak remaja yang tinggal di pulau rela berjuang mengejar mimpinya guna menjadi orang yang berguna untuk dirinya dan daerahnya, dari informasi yang kami dapat bahwa di daerah mereka remaja yang telah tamat sarjana kebanyaan akan kembali lagi ke daerah guna meningkatkan pembangunan didaerahnya, hal tersebut didasari dari rasa tanggung jawab untuk memajukan daerahnya serta terbukanya lowongan pekerjaan. Adapun setelah tamat mereka memilih merantau untuk memperbaiki keadaan ekonomi dirinya dan keluarga. Banyak informasi yang kami dapat mewakili dari 7 kabupaten/kota di kepulauan riau, dari mereka kebanyaan menyimpan rasa iri terhadap pendidikan yang terletak di daerah pemerintahan atau pusat. Mereka menganggap pemerintah pilih kasih terhadap daerahnya. 

Mengingat informasi yang didapat hal itu tidak terlepas dari masalah anggaran. Dari total anggaran belanja sebesar Rp2.220 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018  telah mengalokasikan Rp444,131 triliun untuk pendidikan. Terdapat dana yang digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp58,293 triliun, Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD Rp978,110 miliar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp46,695 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4,070 triliun, Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Rp100 miliar; dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus Rp2,129 triliun. 

Persentase anggaran provinsi Kepulauan Riau untuk bidang pendidikan dari keseluruhan APBD 2018 sebesar 26 persen atau senilai Rp 929, 6 miliar. Total anggaran tersebut mencakupi gaji PNS sebesar Rp 214 miliar, tunjangan profesi guru senilai Rp 53 miliar, dana BOS untuk SD dan SMP sebanyak Rp 300 miliar. Jumlah guru SMA honor atau GTT sekitar 2.400 orang, sedangkan guru yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 2.600 orang. Pada tahun 2017 ada sekitar 9 gedung SMA yang dibangun, hal itu sangat bermanfaat bagi pemajuan pendidikan di kepulauan riau

Artikel ini ditulis oleh Andika Nur Hardiyanto kamu juga bisa menulis karyamu di Vebma, dibaca jutaan pengunjung, dan bisa menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Daftar Sekarang!
Loading...
close