Loading...

Keseimbangan Pajak dan Hutang. (Dilema APBN Tanpa Utang)

Opini 1 year ago
Keseimbangan Pajak dan Hutang. (Dilema APBN Tanpa Utang)

Membaca berita di Liputan 6.com berjudul “Sri Mulyani dan Dilema APBN Tanpa Utang”. 

Ada beberapa paragraf yang menjadi perhatian penulis.

Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menambah utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 461,3 triliun terus direspons negatif oleh sebagian kalangan. Sementara di sisi lain, pemerintah diminta tidak menaikkan pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak.

Dengan demikian, defisit fiskal senilai Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menambal defisit anggaran tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan anggaran yang berasal dari utang sebesar Rp 461,3 triliun.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan, bahwa berutang itu adalah sebuah pilihan. Utang tersebut, diakuinya, digunakan untuk kegiatan produktif, misalnya membangun infrastruktur, anggaran pendidikan, dan kesehatan, membayar gaji dan THR pegawai serta pensiunan PNS, membangun pembangkit listrik, dan membantu rakyat miskin.
"Jadi ini political choice dan strategic choice. You want invest or you just stop to do anything hanya for the shake of untuk tidak utang saja. Utang itu is responsible policy atau responsible decision, bukan karena kita suka atau tidak, tapi ini choice," tuturnya.
"Lebih baik saya potong (belanja), atau saya collect pajak lebih besar lagi, kemudian masyarakat panik atau kita berutang. Tapi kemudian utang itu kita yakini untuk sesuatu yang produktif tadi," Sri Mulyani meyakini.

Opini
Karena penulis tidak berlatar belakang mendalami Ilmu Ekonomi. Tetapi hanya ada beberapa hal menjadi harapan penulis. Semoga bermanfaat bagi semua pihak. Tanpa adanya menjadi sebab hal negatif dari opini ini.

Loading...

Harapan upaya jalan tengah.
Porsi angka beban defisit fiscal ditanggung bagi rata. Berutang, Potong Anggaran Belanja dan Penerimaan Pajak.

Masukan skema penarikan pajak.
Penulis sering penasaran. Apa gunanya saat pembukaan rekening diminta NPWP? 
Jadi penulis memberikan suatu masukan. Kenapa Dirjen Pajak tidak langsung bekerjasama dengan Perbankan?

Skema penarikan pajak (masukan)
- Pembuka rekening diwajibkan memberi copy NPWP dan pembayaran pajak terakhir
- NPWP,  syarat diminta dengan batas besaran tertentu (agar tidak begitu membebankan ekonomi
  menengah kecil). Agar gerak ekonomi tetap jalan sehingga PDRB juga baik.
- Perbankan/bank melaksanakan potongan pajak pada rekening nasabah (menurut jatuh tempo). 
  Jika terjadi kelebihan potongan pajak oleh bank dan dilakukan klaim kelebihan dengan berkas prosedur
  pembuktian (rantai/link kerja proses antara DirJen Pajak, Perbankan dan Tertagih pajak)
  Skema ini juga didasari dari jika seseoranng mendapat undian, maka ada aturan Hadiah dipotong
  pajak
- Upayakan juga agar para pelaku Wajib Pajak yang tertib agar diberikan reward/imbalan ketaatan 
  pembayaran pajak. Seperti kemudahan/atau rating dalam pengajuan kredit.
- Untuk upaya penanganan wajib pajak yang tidak beritikat baik. Bisa dengan pola imbas seperti
  pembayaran pinjaman yang tertunda. Yaitu di Blacklist oleh seluruh jaringan perbankan. 

Bahan:
http://bisnis.liputan6.com/rea...

Tags: APBN, Hutang

Loading...
10 Misteri Penampakan UFO Paling Menggemparkan Di Seluruh Dunia

10 Misteri Penampakan UFO Paling Menggemparkan Di Seluruh Dunia

10 Misteri Penampakan UFO Paling Menggemparkan Di Seluruh Dunia, kira kira seperti apa ? Yuk simak artikelnya

Mengenal Vebma

Apa itu Vebma? Vebma adalah sebuah media yang di peruntukkan untuk siapapun yang ingin menulis, membagikan ide, pengetahuan dan info apa saja untuk di ketahui umum umum.

Apa yang anda dapat?

Kamu akan di bayar untuk setiap View yang dihasilkan artikel yang kamu tulis.

Apa saja yang bisa kamu tulis?
Kamu bisa menuliskan apa aja yang ingin kamu ketahui dan kamu pelajari untuk kamu bagikan.